TANGERANG, HaluanNews.co.id – Sejumlah emak-emak dari pesisir Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang mendatangi DPRD setempat untuk mengadukan banyaknya masalah yang dihadapinya, termasuk biaya pengurusan layanan dasar administrasi kependudukan (adminduk), semisal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mencapai kisaran Rp 1 juta hingga Rp 2 juta, Senin (18/11/2024).
Kaum ibu yang mengadu ke lembaga perwakilan rakyat itu berasal dari pesisir Dadap Kecamatan Kosambi dan kawasan Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga. Mereka tergabung dalam organisasi Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Tangerang. Turut mendampingi warga pantura Tangerang ini dua personel NGO Fitra, yaitu Abubakar dan Beta Anugerah Setiani serta Ketua KPPI Tangerang, Rosita.
Aspirasi warga pesisir ini disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, dan Ketua Komisi I, Mahfud Fudianto. Dialog kedua pihak pun berlangsung sekitar 3 jam di ruang rapat gabungan DPRD.
Dari dialog itu terungkap serangkaian masalah, antara lain tidak memadainya penanganan sampah, kondisi sanitasi yang tak layak, pemenuhan air bersih yang sangat tidak memadai, serta perlunya perbaikan jalan ke kawasan Dadap.
“Semua permasalahan ini sebenarnya sudah berulang kali kami sampaikan di musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) di tingkat kelurahan maupun kecamatan, namun sejauh ini realisasinya belum kami rasakan,”ungkap Rosita.
Untuk penanganan sampah, menurutnya, warga terpaksa menggunakan jasa truk angkuntan milik pemerintah Jakarta Utara dengan bayaran Rp 20 per bulan setiap KK. Hal ini terjadi lantaran truk sampah Pemkab Tangerang tak maksimal melayani warga.
“Truk sampah kabupaten ini kadang ada kadang gak ada. Sementara untuk kebutuhan air bersih, setiap rumah tangga harus merogoh kocek Rp 20 ribu – Rp 30 ribu per hari,”terang Rosita yang juga warga Dadap ini.
Kata dia, warga pesisir Tangerang juga harus mengurut dada ketika mengurus adminduk. “Bayangin aja ngurus KTP atau kartu KK misalnya, biayanya selangit, karena oknum mematok Rp 1 juta hingga Rp 2 juta,”imbuh Rosita.
Abubakar dan Beta dari Fitra menerangkan, pihaknya telah mengadakan riset terkait seragkaian masalah di pesisir utara Tangerang. “Hasilnya riset kami tak jauh dari semua yang dikeluhkan warga Dadap, termasuk pungutan adminduk yang mecapai jutaan rupiah, padahal ini merupakan layanan dasar yang seharus diterima,” ungkap Abubakar.
Pihaknya, lanjut dia, mendesak anggota DPRD agar isu-isu sanitasi, penanganan sampah, ketersediaan air bersih dan infrastruktur jalan di lingkungan warga dadap maupun kawasan permukiman warga di peisir Tangerang lainnya itu mendapat perhatian serius. “Tolong sampaikan kepada instansi terkait agar serius memprogramkan penangannya, dan ini saya kira bisa didorong oleh legislatif di sini,”pungkas Abubakar.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, mengatakan, pihaknya merespon keluhan warga pesisir tersebut. “Kami serap aspirasi ibu-ibu KPPI ini, kami nanti bicaran dengan komisi-komisi terrkait di dewan ini. Intinya, tentu ini akan ditindak lanjut,”terang polistisi Partai Golkar Ini
Guna kajian mendalam, Amud berharap pihak Fitra yang melakukan pendampingan kepada warga pesisir dapat menyampaikan hasil risetnya. “Ini diharapkan dapat membantu analisis untuk pemecahan masalahnya,”katanya.
Sedangkan menyangkut masih adanya oknum yang mengutip biaya jutaan untuk adminduk, Amud meminta ibu-ibu di KPPI menyampaikan data lengkap secara tertulis. “Di sini kebetulan hadir pak Mahfud Fudianto, Ketua Komisi I DPRD yang membidangi masalah ini, jadi silakan datanya sampaikan kepada beliau,”tutup Amud. (Jay)
