TANGERANG, HaluanNews.co.id – Desakan puluhan mahasiswa akhirnya membuahkan hasil. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menyatakan kesediaannya untuk mencabut Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur besaran tunjangan perumahan bagi anggota dewan.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhammad Amud, usai rapat bersama unsur pimpinan dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Senin (1/9). Langkah tersebut diambil setelah mahasiswa dari PMII dan HMI menduduki ruang rapat paripurna sebagai bentuk protes terhadap besarnya tunjangan.
Dalam Perbup tersebut, Ketua DPRD menerima tunjangan perumahan sebesar Rp43,5 juta per bulan, Wakil Ketua Rp39,4 juta, dan anggota DPRD masing-masing Rp35,4 juta.
“Kami sudah berdiskusi dengan seluruh anggota dewan dan Pemkab Tangerang. Hasilnya, kami meminta agar Perbup Nomor 1 Tahun 2025 dicabut,” tegas Amud.
Amud memastikan, pembatalan Perbup akan dilakukan sebelum 5 September 2025. Namun, setelah mengoreksi jadwal, ia sempat mengusulkan pengunduran hingga 7 September karena tanggal 5 jatuh pada akhir pekan. Pernyataan itu langsung ditolak mahasiswa yang mendesak agar pembatalan selesai paling lambat Kamis, 4 September 2025.
“Tanggal 7 itu hari Minggu, pak. Jadi harus tanggal 4 selesai,” tegas mahasiswa dalam forum.
Akhirnya, Amud menyetujui desakan tersebut. “Ya sudah, saya terima tanggal 4. Terima kasih,” ujarnya.
Aksi mahasiswa yang berlangsung sejak pagi sempat memanas ketika mereka menerobos masuk ke ruang rapat dan menduduki kursi anggota dewan. Mereka menilai tunjangan perumahan yang diterima wakil rakyat sangat tidak etis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.
Pertemuan yang digelar di ruang paripurna itu juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, di antaranya Kapolresta Tangerang, Dandim 0506 Tigaraksa, serta Dansat Radar 211 Tanjung Kait.
Untuk memastikan komitmen, mahasiswa menegaskan akan menggelar aksi yang lebih besar jika janji pembatalan tidak ditepati. “Ketika tanggal 4 Perbup itu tidak dibatalkan, kami pastikan eskalasi massa akan semakin besar,” kata salah satu perwakilan mahasiswa.
Amud pun menegaskan komitmennya. “Baik, nanti surat pembatalan akan resmi, dan rekan-rekan mahasiswa juga bisa melihatnya,” pungkasnya. (Yeni)
