HaluanNews.co.id – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat serta pelaku usaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang melakukan penyederhanaan persyaratan perizinan reklame melalui integrasi layanan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam sistem aplikasi SIPINTER.
Integrasi tersebut merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan efisien. Melalui sistem yang terintegrasi, proses pelayanan perizinan reklame diharapkan menjadi lebih sederhana sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat mengurus perizinan dengan lebih praktis.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Tangerang, Haerudin Setiawan Setia mengakatan dengan adanya integrasi antara DPMPTSP dan Bapenda dalam aplikasi SIPINTER, koordinasi antarperangkat daerah dalam proses pelayanan perizinan reklame dapat dilakukan secara lebih efektif.
“Hal ini juga diharapkan dapat meminimalkan pengulangan penyampaian dokumen persyaratan serta memberikan kepastian proses pelayanan bagi pemohon,” katanya.
“Upaya penyederhanaan ini merupakan bagian dari komitmen DPMPTSP Kabupaten Tangerang untuk terus melakukan inovasi pelayanan publik berbasis digital. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, integrasi layanan juga diharapkan dapat mendukung tertib administrasi perizinan reklame serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku,” ujarnya kembali.
Melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam aplikasi SIPINTER, masyarakat diharapkan memperoleh pengalaman pelayanan yang lebih nyaman dan efisien. Kolaborasi antara DPMPTSP dan Bapenda menjadi langkah penting dalam menghadirkan pelayanan yang terintegrasi, sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Tangerang.
Ke depan, DPMPTSP Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui inovasi dan pengembangan sistem digital yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik diharapkan semakin responsif, mudah diakses, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun dunia usaha. (ADV)
