HaluanNews.co.id – Media Center DPRD Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Kerja (Raker) sekaligus Diskusi Publik Pembangunan bertajuk “Diskusi Pembangunan Menuju Kabupaten Tangerang Semakin Gemilang” di Hotel DM, Pandeglang, Banten, Sabtu-Minggu (1-2/8/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail, Direktur Utama LKM Artha Kerta Raharja (AKR) Raden Deny Hikmat, Koordinator Media Center DPRD Kabupaten Tangerang Sihara Pardede, serta puluhan wartawan dari berbagai media.
Membuka rangkaian acara, Koordinator Media Center DPRD Kabupaten Tangerang, Sihara Pardede, menyerahkan secara simbolis kaos seragam Media Center kepada Kholid Ismail dan Raden Deny Hikmat. Agenda kemudian dilanjutkan ke sesi Diskusi Publik Pembangunan.
Dalam paparannya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas dan integritas para pelaksana kebijakan di lapangan. Ia menyebut bahwa setiap pemangku kepentingan harus lolos pengujian tiga kriteria utama, yakni etikabilitas, intelektual, dan elektabilitas.
“Pembangunan yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan itu kunci utamanya ada pada manusia atau pelaksananya. Pertama, kita uji etikabilitas-nya, yaitu rekam jejak etika dan moralnya. Kedua, uji intelektualitas-nya, sejauh mana dia mampu menerjemahkan konsep pembangunan menjadi kerja nyata. Ketiga, baru uji elektabilitas-nya di masyarakat, apakah program yang ia gulirkan benar-benar memberikan dampak dan respons positif bagi warga,” tegas Kholid.
Kholid juga menyoroti pentingnya peran lembaga keuangan daerah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tangerang. Menurutnya, perencanaan pembangunan yang presisi harus ditopang oleh data yang akurat dan pelayanan yang responsif.
“Kehadiran lembaga keuangan daerah seperti LKM, BPR, dan Koperasi adalah instrumen negara untuk hadir di tengah masyarakat bawah. Dari data sekitar 81.000 KK miskin yang ada di Kabupaten Tangerang, jika LKM bersama BPR dan Koperasi mampu mengintervensi 20 persen saja secara bertahap melalui pelayanan yang cepat dan tepat, saya yakin angka kemiskinan bisa kita tekan secara signifikan,” terangnya.
Ia juga mengingatkan agar kemudahan akses modal bagi pelaku usaha mikro tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential), sekaligus diimbangi dengan pembinaan mentalitas agar pinjaman modal benar-benar produktif.
“Akses modal harus dipermudah, tapi masyarakat juga perlu edukasi dan pembinaan integritas. Jangan sampai modal yang dipinjam dipakai untuk kebutuhan konsumtif, sehingga akhirnya memicu masalah baru. Kolaborasi antara pemerintah, parlemen, lembaga keuangan, dan media menjadi kunci agar program ini berjalan lancar dan tepat sasaran,” tambah Kholid.
Sementara itu, Direktur Utama LKM AKR, Raden Deny Hikmat, menyampaikan pentingnya penerapan konsep Pentahelix Kolaboratif (Pemerintah/APH, Akademisi, Pelaku Usaha, Tokoh Masyarakat, dan Media) dalam pembangunan daerah. Ia meminta Media Center DPRD dapat menjadi episentrum informasi strategis daerah sekaligus penyerap aspirasi warga.
Di tengah proses transformasi LKM Artha Kerta Raharja menuju LKM Syariah AKR, Deny menegaskan komitmennya untuk terus memangkas persyaratan administrasi yang memberatkan warga miskin dan pelaku usaha kecil.
“Sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2013, LKM hadir untuk masyarakat kecil. Sehingga Persyaratan pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dikeluhkan mahal kini kami ganti cukup dengan dokumentasi foto lokasi usaha,” ujar Deny.
Ia menambahkan, seiring dengan arah transformasi berbasis nilai-nilai syariah tersebut, LKM AKR juga telah mendorong pembentukan Satgas Anti-Rentenir melalui Perbup (Peraturan Bupati) guna mengedukasi, memediasi, serta melindungi masyarakat dari jeratan bank keliling.
Di tempat yang sama, Koordinator Media Center DPRD Kabupaten Tangerang, Sihara Pardede, menegaskan komitmen jajaran wartawan untuk terus meningkatkan fungsi jurnalistik, edukasi, dan advokasi publik.
“Media Center tidak hanya bertugas memberitakan agenda dewan, tetapi juga menjadi jembatan informasi yang solutif antara masyarakat dan pembuat kebijakan,” tutur Sihara.
Rangkaian acara ditutup dengan perumusan rekomendasi program kerja Media Center DPRD Kabupaten Tangerang serta sesi foto bersama seluruh peserta. (Yen)
