HaluanNews.co.id – Persoalan legalitas Masjid Al-Fath yang berada di Perumahan Aeroland Residence, RT 01/RW 07, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, menjadi perhatian Komisi I DPRD Kota Tangerang. Rabu, (11/11/2026)
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Selasa (10/11/2026) di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangerang, Komisi I membahas kejelasan status dan legalitas rumah ibadah tersebut.
RDP tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan audiensi dari Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Fath melalui surat Nomor: 08/dkma/A-1/VIII/2026 tertanggal 26 Agustus 2026.
Namun, dalam pertemuan tersebut, pihak pengembang perumahan, PT Profita Puri Lestari Indah, tidak hadir meskipun telah diundang untuk memberikan penjelasan terkait persoalan yang dihadapi pengurus masjid dan warga.
Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junaidi, menyayangkan ketidakhadiran pihak pengembang. Menurutnya, kehadiran dan iktikad baik pengembang sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai penyerahan aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum) perumahan.
“Kita barusan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan pengurus Masjid Al-Fath yang berada di Perumahan Aeropolis Residence (Aeroland Residence), Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda. Sangat kita sayangkan pengembangnya tidak hadir, menurut saya ini menunjukkan niatan yang kurang baik. Padahal kita butuh penjelasan langsung terkait penyerahan fasos fasum yang masih ada di tangan pengembang,” ujar Junaidi.
Ia menjelaskan, belum diserahkannya fasos fasum perumahan kepada Pemerintah Kota Tangerang menjadi salah satu kendala dalam proses pengurusan legalitas Masjid Al-Fath agar dapat tercatat secara resmi di lingkungan pemerintah daerah.
“Masjid ini tidak bisa dilegalitaskan dan terdaftar di Pemkot Tangerang karena fasos fasumnya belum diserahkan. Oleh karena itu, kita akan segera mengundang kembali pihak pengembang dan mendesak mereka untuk segera menyerahkan kewajiban fasos fasum sebesar 40% dari total pembangunan kepada Pemerintah Kota Tangerang,” tegasnya.
Selain meminta pengembang segera memenuhi kewajibannya, Junaidi juga mengimbau jajaran Pemerintah Kota Tangerang, khususnya Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), agar memberikan kemudahan dan mempercepat proses fasilitasi penyerahan aset fasos fasum tersebut.
Ia berharap koordinasi antarinstansi dapat berjalan optimal sehingga persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya legalitas rumah ibadah, segera mendapatkan penyelesaian.
Kepada pengurus DKM Masjid Al-Fath dan warga sekitar, Junaidi meminta agar tetap tenang dan bersabar menunggu proses penyelesaian yang sedang diupayakan DPRD bersama Pemerintah Kota Tangerang.
“Kepada pengurus DKM kami minta untuk bersabar. Pemerintah Kota Tangerang bersama DPRD pasti akan memberikan yang terbaik bagi warga, khususnya dalam memastikan fasilitas penyerahan fasos fasum ini berjalan lancar hingga tuntas,” pungkas Junaidi.
Sebagai informasi, RDP tersebut turut mengundang sejumlah instansi terkait, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah)/ATR-BPN Kota Tangerang, Kepala DPMPTSP, Kepala BPKD Bidang Aset, Dinas PUPR Bidang Tata Ruang, Dinas Perkimtan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), Camat Benda, Lurah Jurumudi, serta pengurus DKM Masjid Al-Fath.
Komisi I DPRD Kota Tangerang berharap pemanggilan kembali pihak pengembang dapat memberikan kejelasan dan mendorong penyelesaian kewajiban penyerahan fasos fasum, sehingga persoalan legalitas Masjid Al-Fath tidak terus berlarut-larut dan kepentingan masyarakat dapat terlindungi. (Agus KJK)
