HaluanNews.co.id — Penguatan mitigasi bencana di Banten perlu dibarengi dengan sistem penyebaran informasi yang cepat dan tepat. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten Abraham Garuda Laksono menyoroti pentingnya memastikan peringatan bencana dapat segera diterima masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak.
Hal itu disampaikan Abraham saat mengikuti kunjungan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten dan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Merak, Kamis (10/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di Banten. Kegiatan juga merupakan tindak lanjut atas instruksi DPP PDI Perjuangan agar jajaran partai meningkatkan perhatian terhadap persoalan kebencanaan.
Dalam kunjungan itu, Abraham mengusulkan pemanfaatan teknologi cell broadcast alert system sebagai salah satu mekanisme penyampaian peringatan dini kepada masyarakat.
“Kalau terjadi gempa, masyarakat harus mendapatkan peringatan sedini mungkin. Jangan sampai informasi datang ketika masyarakat sudah panik dan tidak tahu harus melakukan apa,” ujar Abraham.
Menurutnya, cell broadcast merupakan teknologi berbasis jaringan seluler yang memungkinkan pemerintah atau otoritas berwenang mengirimkan pesan peringatan secara langsung ke telepon seluler masyarakat di wilayah geografis tertentu.
“Teknologinya harus kita manfaatkan. Ketika ada gempa atau ancaman bencana lainnya, masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak bisa langsung mendapatkan informasi. Tujuannya sederhana, agar masyarakat lebih siap menyelamatkan diri,” kata Abraham.
Sebelum mengunjungi BMKG, rombongan Fraksi PDI Perjuangan terlebih dahulu mendatangi Kantor BPBD Provinsi Banten sekitar pukul 10.00-11.00 WIB.
Pertemuan di BPBD dibuka Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Lutfi bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Barhum.
Dalam kesempatan tersebut, Yeremia Mendrofa menjelaskan bahwa kunjungan dilakukan sekaligus untuk menyerahkan kuesioner kepada BPBD. Kuesioner itu dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi serta kebutuhan penanggulangan bencana di Banten.
Data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan bagi DPRD untuk disampaikan kepada Gubernur Banten, khususnya berkaitan dengan kebutuhan fasilitas maupun kebijakan dalam memperkuat penanggulangan bencana.
Setelah dari BPBD, rombongan melanjutkan kunjungan ke BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Merak sekitar pukul 11.20-12.30 WIB.
Pertemuan tersebut dibuka Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Merak Anton Daud bersama Barhum. Sejumlah persoalan kebencanaan menjadi pembahasan, mulai dari potensi gempa megathrust, fenomena El Nino berkepanjangan, hingga dampak abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau.
Abraham menegaskan, mitigasi tidak boleh hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Menurutnya, kesiapan harus dibangun sejak sebelum ancaman bencana muncul.
“Mitigasi bukan pekerjaan setelah bencana datang. Mitigasi adalah bagaimana kita mempersiapkan masyarakat sebelum bencana itu terjadi,” tegasnya.
Ia mengatakan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah penanggulangan bencana.
“PDIP adalah partai yang didasari rasa kemanusiaan. Karena itu, ketika berbicara tentang bencana, yang kita pikirkan pertama adalah bagaimana keselamatan masyarakat bisa menjadi prioritas,” kata Abraham.
Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam sistem mitigasi bencana. Menurutnya, kesiapan pemerintah tidak akan cukup apabila masyarakat tidak mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.
“Jangan hanya membangun kesiapan di tingkat pemerintah. Masyarakat juga harus menjadi bagian dari sistem itu. Mereka harus tahu kapan harus waspada, ke mana harus evakuasi, dan informasi apa yang harus dipercaya,” ujarnya.
Karena itu, Abraham mendorong agar hasil kunjungan ke BPBD dan BMKG tidak berhenti sebagai laporan administratif. Ia berharap pembahasan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan dan langkah konkret.
“Ujungnya bukan sekadar laporan kunjungan. Kita ingin ada langkah nyata. Kalau ada teknologi yang bisa membuat masyarakat lebih cepat menerima peringatan, kenapa tidak kita dorong untuk digunakan?” katanya.
Rombongan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten dalam kunjungan tersebut terdiri atas Barhum, Abraham Garuda Laksono, Yeremia Mendrofa, Madsuri, Wawan Sumarwan, Toha, dan Nia Purnamasari.
Melalui kunjungan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan Banten mendorong penguatan rantai kesiapsiagaan bencana, mulai dari pemantauan ancaman, koordinasi antarlembaga, penyampaian informasi secara cepat, hingga kesiapan masyarakat melakukan evakuasi. (Rls/Yen)
