SOLOK, HaluanNews.co.id – Bupati Solok Jon Firman Pandu, membuka kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Labelisasi Rumah Penerima Bansos Kabupaten Solok 2026 di Gedung C Sekretariat Daerah di Arosuka, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan yang diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta itu, mengangkat tema “Menuju Bansos yang Tepat Sasaran, Akurat dan Transparan”.
Kegiatan itu, juga dihadiri oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, Kepala BPS Kabupaten Solok Bambang Suryanggono, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Zaitul Ikhlas, dan Forkopimda setempat.
Selain itu, juga hadir Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok Desmalia Ramadhanur dan para Kepala OPD lingkup Pemkab Solok, para, Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Solok.
Dalam laporanya dikegiatan itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia Ramadhanur, menyebutkan bahwa, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah daerah, Camat, hingga Pemerintahan Nagari dalam pelaksanaan program labelisasi rumah penerima bansos.
Kegiatan ini, kata Desmalia, juga bertujuan untuk mewujudkan penyaluran bansos yang tepat sasaran, akurat, dan transparan.
” Serta, memudahkan proses monitoring dan evaluasi di lapangan ” tutur Desmalia Ramadhanur.
Sedangkan, Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan, Pemerintah Kabupaten Solok dalam percepatan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program strategis, salah satunya melalui labelisasi rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
” Kegiatan ini, merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ” ujar Bupati Jon Firman Pandu.
Bupati Jon Firman Pandu juga menyebutkan bahwa, di Kabupaten Solok, terdapat 14.518 rumah KPM yang akan dilakukan labelisasi.
Bupati mengatakan bahwa, labelisasi ini, juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Guna memastikan bantuan tepat sasaran, dan mencegah potensi penyimpangan.
” Sekaligus, menjadi motivasi bagi penerima manfaat untuk terus berupaya keluar dari kemiskinan ” ujar Bupati Jon Firman Pandu.
Bupati juga mengatakan bahwa, Pemerintah daerah tengah melakukan pemutakhiran data kemiskinan yang akan dipaparkan lebih lanjut oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
” Kehadiran unsur Forkopimda dan berbagai pihak terkait, menunjukkan kuatnya dukungan lintas sektor dalam menyukseskan program ini ” pungkasnya.* (ris).
