SOLOK, HaluanNews.co.id – Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) PKK dan Posyandu Tingkat Kabupaten Solok Tahun 2026 bertempat di Ruang Rapat Setda Baru Gedung C di Arosuka, (Senin, 2/2/ 2026).
Rakor tersebut, sebagai langkah strategis memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan kualitas pelayanan masyarakat hingga ke tingkat nagari.
Melalui Rakor PKK dan Posyandu ini, Pemerintah Kabupaten Solok berharap terbangun komitmen bersama dan langkah nyata dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
Sekaligus, mendukung visi pembangunan daerah menuju masyarakat Kabupaten Solok yang madani dan berkeadilan.
Rakor, dibuka secara resmi oleh Bupati Solok diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Medison, dihadiri Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si, M.Si, dan Staf Ahli TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Lian Octavia Candra, S.Pd, beserta jajaran pengurus.
Juga hadir, Kepala BNN Kabupaten Solok, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala OPD terkait, Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Solok, dan Ketua TP-PKK Kecamatan se-Kabupaten Solok.
Pada kesempatan itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu antara lain mengatakan, PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis keluarga.
Ia menyampaikan bahwa, program kerja TP-PKK Tahun 2026 telah diselaraskan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi. Serta difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, ketahanan keluarga, kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, dan ketahanan pangan.
“PKK hadir dari, oleh, dan untuk masyarakat. Melalui Rakor ini, kita ingin memastikan seluruh program PKK dan Posyandu berjalan selaras, terintegrasi, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat dasawisma,” tutur Ny. Nia Jon Firman Pandu.
Sedangkan,Sekda Kabupaten Solok, Medison, dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas peran aktif TP-PKK dan kader Posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat.
Sekda Medison juga menekankan pentingnya kolaborasi antara OPD, pemerintah nagari, dan kader PKK–Posyandu, agar program prioritas daerah dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.
“Transformasi Posyandu menuju pelayanan berbasis 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) membutuhkan dukungan semua pihak. Pemerintah daerah siap memperkuat pembinaan, pendataan, dan integrasi program agar Posyandu benar-benar menjadi pusat layanan masyarakat,” tutur Sekda Medison.
Ia juga menyebutkan bahwa, pelaksanaan Posyandu berbasis 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) membutuhkan dukungan penuh dari seluruh OPD terkait, pemerintah kecamatan, dan nagari.
” Agar, pelayanan yang diberikan semakin komprehensif dan berkualitas ” ujar Sekda Medison.* (ris).
