HaluanNews.co.id – Rencana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, memicu penolakan dari elemen pemuda dan pegiat masyarakat sipil di Banten.

Wacana yang mencuat setelah pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, di forum Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki dinilai perlu dikaji secara kritis walau dengan alasan mitigasi ancaman tsunami Selat Sunda. Meski Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut gagasan serupa telah ada sejak era 1980-an, perdebatan asal usul wacana dinilai bukan persoalan utama dibanding dampak ekologis dan kepentingan daerah.

Ketua Pemuda Persatuan Ummat Islam (Pemuda PUI) Provinsi Banten, Boboy Ringgo, menyatakan dengan tegas keberatan terhadap rencana relokasi tersebut. Ia menilai Badak Jawa merupakan bagian dari kekayaan alam sekaligus identitas masyarakat Banten yang tidak semestinya dipisahkan dari habitat aslinya.

“Badak Jawa adalah warisan alam Indonesia sekaligus kebanggaan masyarakat Banten. Jangan sampai upaya penyelamatan atas nama mitigasi bencana justru mengabaikan keberlanjutan habitat asli dan keselamatan satwa itu sendiri,” kata Boboy dalam keterangannya.

Boboy menyoroti tingginya risiko stres dan adaptasi satwa, dengan merujuk pada kematian badak bernama Musofa pada November 2025 saat proses translokasi di dalam kawasan konservasi. Ia juga menekankan bahwa menjaga kelestarian alam merupakan tanggung jawab moral dan keimanan.

“Islam mengajarkan bahwa seluruh makhluk hidup memiliki hak untuk dijaga dan tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang. Rasulullah SAW pun mengajarkan kasih sayang terhadap seluruh makhluk. Menjaga Badak Jawa dan keseimbangan alam di Ujung Kulon adalah bagian dari nilai kemanusiaan dan keimanan kita,” ujarnya.

Menurutnya, membenahi dan memperkuat pengamanan habitat yang sudah ada jauh lebih rasional daripada memindahkan satwa ke wilayah baru yang tingkat kecocokannya belum teruji.

“Ketika menghadapi aset langka yang jumlahnya tinggal hitungan jari dan sudah terbukti bisa berkembang biak di rumahnya sendiri, memperbaiki dan mengamankan rumahnya jauh lebih rasional daripada mempertaruhkan nyawa mereka dalam perjalanan pindah ke rumah baru yang belum tentu cocok,” tutur Boboy.

Senada, Ketua Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Relawan TIK) Provinsi Banten, Ahmad Taufiq Jamaludin, mendesak pemerintah mengedepankan keterbukaan informasi publik dan kajian ilmiah yang transparan sebelum mengambil keputusan.

“Di era keterbukaan informasi saat ini, kebijakan konservasi satwa paling langka di dunia tidak bisa hanya berbasis asumsi atau kekhawatiran semata. Pemerintah harus membuka secara transparan data kajian risiko bencana, daya dukung ekologis, serta peta jalan perlindungan TNUK kepada publik,” kata Taufiq.

Taufiq menilai penguatan sistem peringatan dini kebencanaan (early warning system) dan pengawasan ekosistem berbasis digital di Ujung Kulon jauh lebih relevan dibanding memindahkan satwa ke luar Banten yang memiliki karakteristik iklim dan vegetasi berbeda.

“Masyarakat Banten berhak mendapatkan informasi yang utuh dan akurat. Kami mendesak agar penguatan mitigasi bencana dan perlindungan hutan Ujung Kulon yang telah berstatus Situs Warisan Dunia UNESCO ini menjadi prioritas utama, bukan justru memindahkan ikon kebanggaan daerah ke luar Banten,” ucapnya.

Ia juga mengajak masyarakat tetap kritis menyaring informasi dan tidak terjebak polemik yang memecah fokusIsu penetapan perairan Ujung Kulon sebagai wilayah area tambang sejak Februari 2026 juga turut memanaskan situasi dan bercampur dengan narasi politik. Pihaknya tidak ingin berandai dan berasumsi, namun mengajak bersatu penolakan wacana ini.

Taufiq mengingatkan bahwa populasi Badak Jawa yang sangat kecil membuat satwa soliter dan sensitif terhadap gangguan manusia ini rentan mengalami stres berat hingga capture myopathy atau kematian mendadak saat proses penanganan maupun perpindahan.

“Mohon maaf Pemerintah Republik Indonesia, kami mohon hentikan wacana ini. Jangan gunakan strategi test the water, karena ini mengerikan, taruhannya kepunahan. Lebih baik kita semua memikirkan rumah yang ada daripada pindah dan beli rumah baru. Perbaiki dan lindungi habitat sebaik-baiknya, itu akan jauh lebih ekonomis dan masuk akal dibanding relokasi,” tegasnya.

Berdasarkan pertimbangan ekologis, historis, dan keterbukaan informasi, Pemuda PUI dan Relawan TIK Banten menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah pusat:

1. Kaji ulang rencana relokasi: Membatalkan atau meninjau ulang rencana pemindahan Badak Jawa dari TNUK ke luar Provinsi Banten.

2. Prioritaskan habitat asli: Mengarahkan anggaran, teknologi mitigasi bencana, dan pengawasan ketat untuk menjaga ekosistem asli di Taman Nasional Ujung Kulon.

3. Transparansi kajian ilmiah: Membuka secara terbuka kajian ilmiah dan riset pendukung sebelum menetapkan kebijakan konservasi.

4. Libatkan elemen daerah: Mengajak masyarakat lokal, ulama, akademisi, pegiat literasi digital, dan pemerhati lingkungan di Banten dalam perumusan kebijakan terkait masa depan TNUK.