HaluanNews.co.id – Polemik pencemaran lingkungan akut di Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, mendadak viral di berbagai platform media sosial. Menanggapi hal tersebut, Komunitas Lingkungan Hidup “Ruang Alam” mengutuk keras pencemaran parah yang terjadi di wilayah Kawasan Industri Olek.
Ketua Komunitas Ruang Alam, Galih Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil investigasi lapangan, kawasan tersebut tidak hanya mengalami pencemaran berat pada aliran sungai, tetapi juga dicekam polusi udara akibat pembakaran limbah ilegal yang diduga mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
“Saat melakukan penelusuran langsung ke lokasi menyusul ramainya sorotan warganet di media sosial, tim Ruang Alam mendapati aliran sungai di kawasan tersebut telah berubah warna menjadi hitam pekat dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Kondisi ini pun memicu keluhan dari warga sekitar yang merasakan dampak langsung terhadap kesehatan dan kenyamanan hidup mereka,” ujar Galih, Sabtu (14/11/2026).
Lanjut Galih, temuan memprihatinkan tak berhenti pada pencemaran air sungai yang sempat diabadikan dan disebarkan oleh warga di media sosial. Tim investigasi juga mendapati adanya aktivitas pembuangan sampah ilegal di wilayah desa yang sama.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, material yang dibuang bukan lagi sekadar sampah rumah tangga biasa. Aroma kimia yang begitu pekat tercium tajam di lokasi, bahkan ketika tumpukan sampah tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dibakar. Selain itu, warga juga harus menanggung polusi udara harian yang diakibatkan oleh asap pembakaran dari tempat pembuangan ilegal tersebut yang diduga bersumber dari limbah kimia berbahaya.
”Artinya di Desa Pasir Bolang sedang terjadi pencemaran lingkungan akut. Di satu sisi terjadi pencemaran aliran sungai, sementara di sisi lain terjadi pencemaran udara dari hasil pembakaran yang diduga dihasilkan dari limbah yang mengandung B3,” tulis pernyataan resmi Ruang Alam.
Komunitas Ruang Alam menegaskan bahwa aktivitas pembuangan limbah B3 maupun limbah kimia secara dumping (pembuangan langsung ke lingkungan tanpa izin) merupakan pelanggaran berat terhadap hukum di Indonesia.
Menurut Galih, pengaturan mengenai pengelolaan limbah B3 secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 (sebagai turunan dan pembaruan UU PPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
“Regulasi tersebut secara eksplisit melarang segala bentuk tindakan membuang limbah B3 atau limbah kimia secara sembarangan yang berpotensi merusak ekosistem dan membahayakan keselamatan publik,” tegasnya.
Di tengah viralnya video keluhan warga Pasir Bolang yang berposisi sebagai korban, Ruang Alam melayangkan kritik tajam terhadap lambannya respons birokrasi di tingkat daerah. Mereka mempertanyakan kinerja dinas terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dinilai terkesan abai sebelum kasus ini akhirnya mencuat dan menjadi perbincangan publik.
Selain itu, fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang turut disorot karena dinilai sangat minim, sehingga praktik perusakan lingkungan berpotensi terus berulang tanpa tindakan preventif yang memadai.
“Sebagai bentuk komitmen nyata terhadap kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat, Ruang Alam memastikan akan terus melakukan investigasi lanjutan serta mengawal kasus pencemaran ini sampai tuntas ke ranah hukum,” pungkasnya. (Yeni)
