HaluanNews.co.id — Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, menegaskan pentingnya pembangunan yang berpihak kepada rakyat kecil. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus tercermin dalam pemerataan kesejahteraan dan terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.

Pandangan tersebut disampaikan Abraham saat menjadi pemateri dalam Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) GMNI Kota Tangerang bertema “Character Building sebagai Manifesto Ideologi Pancasila” di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Kelapa Dua, Minggu (15/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Abraham mengajak para kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) memahami persoalan bangsa secara kritis dan sistematis, sekaligus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan dalam memperjuangkan keadilan sosial.

Ia menghubungkan gagasan pembangunan dengan Marhaenisme yang diperkenalkan Bung Karno. Perspektif tersebut menempatkan rakyat kecil sebagai perhatian utama dalam perjuangan politik dan pembangunan nasional.

Pembangunan, dalam kerangka Marhaenisme, perlu mendorong kemandirian masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta membuka kesempatan yang lebih luas agar rakyat dapat memperbaiki kondisi kehidupannya.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Sejalan dengan Kesejahteraan

Abraham menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti pemerataan manfaat pembangunan. Peningkatan angka pertumbuhan tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh lapisan masyarakat telah merasakan kesejahteraan.

Karena itu, sejumlah aspek perlu menjadi perhatian dalam menilai keberhasilan pembangunan, antara lain penurunan kemiskinan, penguatan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan kelas menengah.

Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik juga harus memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan, kesempatan ekonomi, dan berbagai sumber daya yang mendukung peningkatan kualitas hidup.

Dalam konteks tersebut, kebijakan pemerintah perlu dinilai bukan hanya berdasarkan besarnya capaian ekonomi, melainkan juga berdasarkan siapa yang memperoleh manfaat dan sejauh mana hasil pembangunan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Belajar dari Pengalaman Negara Lain

Dalam pemaparannya, Abraham turut mengangkat pengalaman Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew sebagai bahan pembelajaran mengenai pembangunan negara.

Ia menyoroti pentingnya pendidikan, kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan penguatan kelas menengah. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi bahan refleksi dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Abraham juga merujuk buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson. Buku tersebut membahas bagaimana institusi politik dan ekonomi yang inklusif berperan dalam membuka kesempatan dan mendorong kemajuan suatu negara.

Gagasan institusi inklusif menekankan pentingnya sistem yang memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh kesempatan secara lebih adil. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka ekonomi, tetapi juga pada kualitas institusi dan distribusi peluang.

Berpikir Sistematis untuk Menyelesaikan Persoalan Bangsa

Selain membahas keberpihakan kepada rakyat kecil, Abraham memperkenalkan pendekatan algorithmic thinking atau pola pikir algoritmik. Pendekatan ini menekankan penyelesaian masalah melalui proses yang logis, sistematis, terstruktur, dan berbasis data.

Ia memaparkan sembilan langkah yang dapat digunakan untuk memahami dan menyelesaikan persoalan, yakni melakukan observasi, mendefinisikan masalah, memecah persoalan menjadi bagian yang lebih kecil, mengidentifikasi pola, merancang solusi, menguji solusi, menerapkan solusi, memantau pelaksanaan, serta melakukan koreksi berdasarkan hasil evaluasi.

Pendekatan tersebut dapat membantu kader mahasiswa mengembangkan cara berpikir yang tidak berhenti pada kritik, tetapi berlanjut pada perumusan solusi yang terukur dan dapat dievaluasi.

Dalam kehidupan berbangsa, pola pikir sistematis diperlukan agar kebijakan tidak hanya didasarkan pada asumsi atau slogan, tetapi juga mempertimbangkan data, akar persoalan, dan dampaknya bagi masyarakat.

Empat Perspektif Menguji Kebijakan Publik

Abraham juga menawarkan empat perspektif untuk menguji arah kebijakan publik, yaitu Marhaen, Aristoteles, James Madison, dan Karl Popper.

Perspektif Marhaen digunakan untuk menilai keberpihakan kebijakan kepada rakyat kecil. Pemikiran Aristoteles menekankan orientasi pada kepentingan bersama atau common good.

Sementara itu, pemikiran James Madison mengingatkan pentingnya pengawasan dan pembatasan kekuasaan. Adapun Karl Popper memberikan perspektif tentang keterbukaan terhadap kritik, pengujian, dan koreksi apabila suatu kebijakan terbukti tidak efektif.

Keempat perspektif tersebut dapat menjadi landasan bagi kader mahasiswa untuk menilai kebijakan secara kritis, mempertanyakan dampaknya bagi masyarakat, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Pancasila sebagai Pedoman Perjuangan

Melalui kegiatan KTD GMNI Kota Tangerang, Abraham mengajak kader untuk menghubungkan pemahaman ideologi dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial, perlu diterjemahkan ke dalam cara berpikir, sikap politik, dan tindakan yang memperhatikan kepentingan publik.

Bagi kader mahasiswa, pemahaman ideologi tidak cukup berhenti pada penguasaan konsep. Ideologi juga perlu menjadi pedoman dalam mengidentifikasi persoalan, mengkritisi kebijakan, dan merumuskan jalan keluar yang berpihak kepada masyarakat.

Dengan menggabungkan nilai-nilai Pancasila, pemikiran Marhaenisme, dan kemampuan analitis, kader GMNI diharapkan mampu berkontribusi dalam mendorong pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (Yeni)